Proses Perdamaian Irlandia Utara, Latar Belakang dan Tantangan
Proses Perdamaian Irlandia Utara, Latar Belakang dan Tantangan – Antara tahun 1969 serta 1999, nyaris 3. 500 orang berpulang dampak kekerasan politik di Irlandia Utara, yang ialah salah satu dari 4″ negeri” bagian Britania Raya (UK). Bentrokan, yang kerap diucap selaku“ Permasalahan”, berawal dari bagian Irlandia tahun 1921 serta memantulkan peperangan antara bukti diri nasional, adat, serta agama yang berlainan. Protestan di Irlandia Utara (48%) beberapa besar mendeskripsikan diri mereka selaku Inggris serta mensupport bagian yang tertinggal dari Inggris (sindikat). – troopsoutmovement.com
Proses Perdamaian Irlandia Utara, Latar Belakang dan Tantangan
Beberapa besar pemeluk Kristen di Irlandia Utara (45%) menyangka diri mereka orang Irlandia, serta banyak yang membutuhkan Irlandia bersuatu (patriot). Pada 10 April 1998, penguasa Inggris serta Irlandia dan partai- partai politik penting Irlandia Utara menggapai penanganan politik yang dinegosiasikan. Akad Jumat Agung yang diperoleh( pula diketahui selaku Akad Belfast) membenarkan” prinsip persetujuan” (ialah, pergantian status Irlandia Utara cuma bisa terjalin dengan persetujuan kebanyakan rakyatnya).
Ini melantamkan penguasa yang dilimpahkan pengalihan kewenangan dari London ke Belfast dengan Badan Irlandia Utara serta Panitia Administrator di mana partai- partai sindikat pekerja serta patriot hendak memberi kewenangan; itu pula bermuatan determinasi mengenai penonaktifan( pelucutan senjata) senjata paramiliter, kepolisian, hak asas orang, normalisasi keamanan Inggris( demilitarisasi), serta status narapidana.
Terbebas dari suasana keamanan yang jauh lebih bagus semenjak tahun 1998, aplikasi penuh dari perjanjian rukun itu jadi tantangan. Sepanjang bertahun- tahun, dekomisioning serta pembaruan kepolisian ialah nilai berarti yang memunculkan ketidakstabilan dalam rezim yang didevolusikan. Tetapi, pada tahun 2007, Partai Aliansi Demokratik( DUP) garis keras serta Sinn Fein, partai politik terpaut dari Angkatan Republik Irlandia( IRA), menggapai perjanjian penjatahan kewenangan yang berarti.
Walaupun banyak analis memandang aplikasi pandangan terutama dari Akad Jumat Agung sudah berakhir, ketegangan senantiasa terdapat di Irlandia Utara serta ketidakpercayaan senantiasa terdapat antara komunitas sindikat pekerja serta patriot serta partai politik tiap- tiap.
Pada Januari 2017, penguasa yang didevolusikan yang dipandu oleh DUP serta Sinn Fein ambruk, mendesak penentuan Badan yang dipercepat pada Maret 2017. Di tengah kasus tenaga terbarukan yang mengaitkan atasan DUP Arlene Foster serta kecemasan di beberapa besar Irlandia Utara mengenai“ Brexit” keluarnya Inggris yang diharapkan dari Uni Eropa( UE)—Sinn Fein mendapatkan profit elektoral yang penting. Perundingan buat membuat penguasa penjatahan kewenangan terkini tidak sukses hingga dikala ini.
Baca Juga : Paus Fransiskus Minta Maaf Kejahatan Oknum Gereja Yang Terjadi DI Irlandia
Irlandia Utara lalu mengalami beberapa tantangan yang lebih besar dalam pencariannya buat perdamaian serta perdamaian. Tantangan- tantangan ini tercantum kurangi bentrokan sektarian, seluruhnya bergulat dengan peninggalan kekerasan Irlandia Utara (kerap diucap berhubungan dengan era kemudian); menanggulangi kebingungan yang tertinggal mengenai kegiatan paramiliter serta pembangkang; serta mendesak pembangunan ekonomi lebih lanjut. Brexit pula bisa jadi mempunyai akibat politik serta ekonomi yang penting untuk Irlandia Utara.
Era depan pinggiran antara Irlandia Utara serta Republik Irlandia merupakan rumor esensial dalam perundingan pencabutan Inggris dengan UE serta sudah jadi batu ganjalan penting buat membenarkan akad pencabutan di Parlemen Inggris. Brexit pula sudah menginovasi persoalan mengenai status Irlandia Utara di Inggris dalam waktu jauh.
Administrasi AS beruntun serta banyak Badan Kongres sudah dengan cara aktif mensupport cara perdamaian Irlandia Utara.
Sepanjang sebagian dasawarsa, Amerika Sindikat membagikan dorongan pembangunan lewat Anggaran Global buat Irlandia( IFI). Dalam sebagian tahun terakhir, dengar opini kongres difokuskan pada cara perdamaian, pembaruan polisi, serta status pelacakan khalayak atas sebagian pembantaian di Irlandia Utara di mana persekongkolan antara gerombolan keamanan serta golongan paramiliter dicurigai. Isu- isu semacam itu bisa jadi lalu menarik di Kongres ke- 116.
Ringkasan
Antara tahun 1969 serta 1999, nyaris 3. 500 orang berpulang dampak kekerasan politik di Irlandia Utara, yang ialah salah satu dari 4″ negeri” bagian Britania Raya( UK). Bentrokan, yang kerap diucap selaku” Permasalahan”, berasal dari bagian Irlandia tahun 1921 serta memantulkan peperangan antara bukti diri nasional, adat, serta agama yang berlainan.
Protestan di Irlandia Utara( 48%) beberapa besar mendeskripsikan diri mereka selaku Inggris serta mensupport bagian yang tertinggal dari Inggris( sindikat). Beberapa besar pemeluk Kristen di Irlandia Utara( 45%) menyangka diri mereka orang Irlandia, serta banyak yang membutuhkan Irlandia bersuatu( patriot).
Pada 10 April 1998, penguasa Inggris serta Irlandia dan partai- partai politik penting Irlandia Utara menggapai penanganan politik yang dinegosiasikan.
Hasil Akad Jumat Agung( pula diketahui selaku Akad Belfast) membenarkan” prinsip persetujuan”( ialah, pergantian status Irlandia Utara cuma bisa terjalin dengan persetujuan kebanyakan rakyatnya). Ini melantamkan penguasa yang dilimpahkan pengalihan kewenangan dari London ke Belfast dengan Badan Irlandia Utara serta Panitia Administrator di mana partai- partai sindikat pekerja serta patriot hendak memberi kewenangan; itu pula bermuatan determinasi mengenai penonaktifan( pelucutan senjata) senjata paramiliter, kepolisian, hak asas orang, normalisasi keamanan Inggris( demilitarisasi), serta status narapidana.
Terbebas dari suasana keamanan yang jauh lebih bagus semenjak tahun 1998, aplikasi penuh dari perjanjian rukun itu jadi tantangan. Sepanjang bertahun- tahun, dekomisioning serta pembaruan kepolisian ialah nilai berarti yang memunculkan ketidakstabilan dalam rezim yang didevolusikan. Tetapi, pada tahun 2007, Partai Aliansi Demokratik( DUP) garis keras serta Sinn Fein, partai politik terpaut dari Angkatan Republik Irlandia( IRA), menggapai perjanjian penjatahan kewenangan yang berarti.
Walaupun banyak analis memandang aplikasi pandangan terutama dari Akad Jumat Agung sudah berakhir, ketegangan senantiasa terdapat di Irlandia Utara serta ketidakpercayaan senantiasa terdapat antara komunitas sindikat pekerja serta patriot serta partai politik tiap- tiap.
Pada Januari 2017, penguasa yang didevolusikan yang dipandu oleh DUP serta Sinn Fein ambruk, mendesak penentuan Badan yang dipercepat pada Maret 2017. Di tengah kasus tenaga terbarukan yang mengaitkan atasan DUP Arlene Foster serta kecemasan di beberapa besar Irlandia Utara mengenai” Brexit” keluarnya Inggris yang diharapkan dari Uni Eropa( UE) Sinn Fein mendapatkan profit elektoral yang penting. Perundingan buat membuat penguasa penjatahan kewenangan terkini tidak sukses hingga dikala ini.
Irlandia Utara lalu mengalami beberapa tantangan yang lebih besar dalam pencariannya buat perdamaian serta perdamaian.
Tantangan- tantangan ini tercantum kurangi bentrokan sektarian, seluruhnya bergulat dengan peninggalan kekerasan Irlandia Utara( kerap diucap berhubungan dengan era kemudian); menanggulangi kebingungan yang tertinggal mengenai kegiatan paramiliter serta pembangkang; serta mendesak pembangunan ekonomi lebih lanjut. Brexit pula bisa jadi mempunyai akibat politik serta ekonomi yang penting untuk Irlandia Utara.
Era depan pinggiran antara Irlandia Utara serta Republik Irlandia merupakan rumor esensial dalam perundingan pencabutan Inggris dengan UE serta sudah jadi batu ganjalan penting buat membenarkan akad pencabutan di Parlemen Inggris. Brexit pula sudah menginovasi persoalan mengenai status Irlandia Utara di Inggris dalam waktu jauh.
Administrasi AS beruntun serta banyak Badan Kongres sudah dengan cara aktif mensupport cara perdamaian Irlandia Utara.
Sepanjang sebagian dasawarsa, Amerika Sindikat membagikan dorongan pembangunan lewat Anggaran Global buat Irlandia( IFI). Dalam sebagian tahun terakhir, dengar opini kongres difokuskan pada cara perdamaian, pembaruan polisi, serta status pelacakan khalayak atas sebagian pembantaian di Irlandia Utara di mana persekongkolan antara gerombolan keamanan serta golongan paramiliter dicurigai. Isu- isu semacam itu bisa jadi lalu menarik di Kongres ke- 116.
Kerangka Belakang
Antara tahun 1969 serta 1999, nyaris 3. 500 orang berpulang dampak kekerasan politik di Irlandia Utara, yang ialah bagian dari Britania Raya( UK). Bentrokan, yang berawal dari bagian Irlandia tahun 1921 serta kerap diucap selaku” Permasalahan”, sudah memantulkan peperangan antara bukti diri nasional, adat, serta agama yang berlainan.
1.Protestan di Irlandia Utara( 48%) beberapa besar mendeskripsikan diri mereka sendiri selaku Inggris serta mensupport pencampuran sambungan di Inggris( sindikat pegawai). Pemeluk Kristen di Irlandia Utara( 45%) menyangka diri mereka orang Irlandia, serta banyak orang Kristen membutuhkan Irlandia bersuatu( patriot).
Badan sindikat pekerja yang lebih agresif kerap diucap loyalis, sedangkan patriot yang lebih agresif diucap selaku republikan; di era kemudian, loyalis serta republikan sudah mau memakai daya buat menggapai tujuan mereka. 2
Tipe terkini dari Troubles dipicu pada akhir 1968, kala suatu aksi hak- hak awam dikeluarkan di Irlandia Utara beberapa besar oleh pemeluk Kristen, yang sudah lama mengalami pembedaan di bidang- bidang semacam hak seleksi, perumahan, serta profesi.
2.Aksi hak- hak awam ini ditanggapi dengan kekerasan oleh sebagian badan sindikat pekerja, loyalis, serta polisi, yang pada gilirannya mengakibatkan kelakuan bersenjata oleh kalangan patriot serta republikan. Kekalutan yang bertambah serta kekerasan yang bertambah menimbulkan penguasa Inggris memobilisasi Angkatan Inggris di jalan- jalan Irlandia Utara pada tahun 1969 serta meresmikan rezim langsung dari London pada tahun 1972( antara 1920 serta 1972, Irlandia Utara mempunyai rezim regional sendiri di Stormont, di luar Belfast).
Sepanjang bertahun- tahun, penguasa Inggris serta Irlandia berupaya menyediakan penanganan politik yang dinegosiasikan buat bentrokan di Irlandia Utara. Sehabis lewat banyak pasang mundur, kedua penguasa serta partai politik Irlandia Utara yang ikut serta dalam dialog rukun memublikasikan perjanjian pada 10 April 1998. Perjanjian ini setelah itu diketahui selaku Perjanjian Jumat Agung( buat hari di mana perjanjian itu terbuat); itu pula diketahui selaku Akad Belfast.
3.Inti dari Akad Jumat Agung merupakan” prinsip persetujuan”—yaitu, pergantian status Irlandia Utara cuma bisa terjalin dengan persetujuan kebanyakan rakyatnya( serta pula dengan persetujuan kebanyakan di Irlandia).
Sedangkan akad membenarkan kalau beberapa besar masyarakat di Irlandia Utara serta kebanyakan di pulau itu membutuhkan Irlandia bersuatu, itu membenarkan kalau kebanyakan orang di Irlandia Utara mau senantiasa jadi bagian dari Inggris.
Bila preferensi kebanyakan ini berganti, akad itu menerangkan kalau bagus penguasa Inggris serta Irlandia hendak mempunyai peranan yang mengikat buat menciptakan kemauan orang; dengan begitu, akad itu melingkupi determinasi buat pemungutan suara di era depan yang hendak diadakan di Irlandia Utara mengenai status konstitusionalnya bila terdapat kegiatan.
4.Akad Jumat Agung memutuskan kerangka kegiatan buat rezim yang dilimpahkan pengalihan kewenangan khusus atas rezim lokal dari London ke Belfast dan melantamkan pembuatan Badan Irlandia Utara serta Panitia Administrator di mana partai- partai sindikat pekerja serta patriot hendak memberi kewenangan.
Buat membenarkan kalau bagus sindikat pekerja ataupun patriot tidak bisa memimpin Badan, perjanjian itu memutuskan kalau” ketetapan kunci” wajib menyambut sokongan rute komunitas. Panitia Administrator hendak terdiri dari menteri awal, delegasi menteri awal, serta menteri lain dengan tanggung jawab unit( misalnya, kesehatan, pembelajaran, profesi).
Tidak hanya itu, Akad Jumat Agung muat determinasi mengenai sebagian permasalahan yang dikira berarti dalam cara perdamaian: penghentian( pelucutan senjata) senjata paramiliter; kepolisian; hak asas Orang; normalisasi keamanan Inggris( demiliterisasi); serta status narapidana.
Perundingan di banyak aspek ini amat kontroversial. Para pakar menerangkan kalau bacaan akhir yang disetujui dengan begitu memantulkan sebagian tingkatan” ketaksaan konstruktif” pada isu- isu itu. Kesimpulannya, Akad Jumat Agung menghasilkan institusi terkini” Utara- Selatan” serta” Timur- Barat”.
Baca Juga : Prince Mengatakan Rakyat Irak Mendukung Monarki Konstitusional
Badan Menteri Utara- Selatan dibangun buat membolehkan para atasan di bagian utara serta selatan pulau Irlandia buat bertanya serta bertugas serupa dalam permasalahan rute batasan. Badan Inggris- Irlandia pula dibangun, terdiri dari perwakilan kedua penguasa serta administrasi devolusi Irlandia Utara, Skotlandia, Wales, Kepulauan Channel, serta Pulau Man buat mangulas permasalahan kebutuhan regional.
Para pemilih di Irlandia Utara serta Republik Irlandia membenarkan Akad Jumat Agung dalam referendum terpisah pada 22 Mei 1998. Penentuan Badan Irlandia Utara yang terkini, yang mempunyai 108 bangku pada durasi itu, berjalan pada 25 Juni 1998. 2 yang terbanyak serta partai- partai sindikat pekerja serta patriot arus penting pada dikala itu Partai Sindikat Ulster( UUP) serta Partai Sosial Demokrat serta Pegawai (SDLP) masing- masing memenangkan 28 serta 24 bangku.
Partai Aliansi Demokratik (DUP) garis keras, walaupun lalu menentang banyak bagian dari Akad Jumat Agung, memenangkan 20 bangku; Sinn Fein, partai politik terpaut dari Angkatan Republik Irlandia( IRA), memenangkan 18; serta beberapa partai kecil meregang sisa bangku Badan.
Melakukan Akad Damai
Walaupun suasana keamanan jauh lebih bagus semenjak penandatanganan Akad Jumat Agung pada tahun 1998, aplikasi penuh susah dicoba. Sepanjang bertahun- tahun, dekomisioning serta pembaruan kepolisian jadi nilai berarti.
Kekerasan sporadis dari pembangkang republik serta golongan paramiliter loyalis yang menyangkal buat menyambut cara perdamaian serta bentrokan sektarian antara Protestan serta Kristen pula menolong berikan makan ketidakpercayaan yang lagi berjalan antara komunitas sindikat pekerja serta patriot.
1999- 2002: Ketidakstabilan dalam Rezim yang Dilimpahkan
Walaupun penentuan Badan diadakan pada bulan Juni 1998, devolusi kewenangan dari London ke Belfast tidak lekas terjalin sebab kebingungan sindikat pekerja mengenai penonaktifan, ataupun penyerahan senjata paramiliter. Bacaan akad itu melaporkan” mereka yang menggenggam kedudukan cuma bisa memakai cara- cara demokratis, tanpa kekerasan, serta mereka yang tidak wajib disingkirkan ataupun diberhentikan dari jabatannya.”
Tetapi, sindikat pekerja berargumen kalau Sinn Fein tidak bisa mendiami kedudukan menterinya di Panitia Administrator hingga IRA memberikan paling tidak sebagian senjatanya. Sinn Fein membalas kalau Akad Jumat Agung tidak memastikan bertepatan pada mulai buat penonaktifan.
IRA sudah mencermati penghentian senjata semenjak 1997, namun menyangka penghentian itu serupa saja dengan berserah serta sudah lama menyangkal jeritan sejenis itu.
Pada masa gugur 1999, mantan Senator AS George Mitchell( yang sudah mengetuai dialog rukun) mengetuai kajian aplikasi Akad Jumat Agung. Kajian ini sukses membuat badan sindikat pekerja menghapuskan prasyarat mereka kalau IRA wajib dinonaktifkan terlebih dulu, saat sebelum perwakilan Sinn Fein bisa mendiami kedudukan menteri mereka.
Sehabis 27 tahun menyuruh langsung dari London, wewenang atas hal lokal dipindahkan ke Badan serta Administrator Irlandia Utara pada 1 Desember 1999. David Trimble, atasan UUP pada dikala itu, tersaring selaku Menteri Awal; Seamus Mallon dari SDLP tersaring selaku Delegasi Menteri Awal.
Hendak namun, pada 11 Februari 2000, London menangguhkan rezim devolusi Irlandia Utara sebab Menteri Awal Trimble sedia mengundurkan diri buat menentang berlanjutnya penghentian IRA. Administratur Inggris takut kalau Trimble hendak digantikan selaku atasan partai UUP oleh seorang yang kurang mensupport, bila tidak menentang, akad rukun. Sehabis IRA berkomitmen buat mengawali cara buat menaruh senjatanya” tidak bisa dipakai”, badan penjatahan kewenangan Irlandia Utara dipulihkan pada bulan Juni 2000.
Sepanjang 12 bulan selanjutnya, para badan sindikat pekerja senantiasa frustrasi oleh minimnya penonaktifan IRA yang sesungguhnya. Akhirnya, Trimble mengundurkan diri selaku Menteri Awal pada bertepatan pada 1 Juli 2001.
Perundingan yang dipandu oleh penguasa Inggris serta Irlandia buat mengembalikan rezim yang diserahkan teruji susah. Kesimpulannya, pada akhir Oktober 2001, IRA memublikasikan kalau mereka sudah menaruh beberapa senjata, amunisi, serta materi peledak” di luar pemakaian” buat” melindungi cara perdamaian.”
UUP sepakat buat berasosiasi kembali dengan Administrator, serta Badan terkumpul kembali pada November 2001. Trimble tersaring kembali selaku Menteri Awal, serta Mark Durkan, atasan terkini SDLP, tersaring selaku Delegasi Menteri Awal.
Pada bulan April 2002, IRA melaksanakan aksi penonaktifan kedua. Tetapi, badan sindikat pekerja lalu takut mengenai komitmen waktu jauh IRA kepada cara perdamaian. Pada dini Oktober 2002, polisi menggerebek kantor Badan Sinn Fein serta membekuk 4 administratur selaku bagian dari pelacakan atas asumsi jaringan agen rahasia IRA.
Bagus UUP ataupun DUP mengecam hendak mundur dari penguasa melainkan Sinn Fein diusir. Dengan cara politik yang rancu, London sekali lagi menangguhkan penguasa yang didevolusikan serta mengembalikan rezim langsung pada 14 Oktober 2002.
2003- 2007: Peperangan Memperbaiki Devolusi
Terbebas dari penangguhan rezim yang dilimpahkan, penentuan Badan berjalan pada November 2003. Penentuan itu menciptakan pergantian yang penting dalam penyeimbang kewenangan dalam politik Irlandia Utara yang mensupport golongan garis keras di kedua bagian bentrokan.
DUP dipimpin oleh Pendeta Ian Paisley mengambil ganti UUP selaku partai sindikat pegawai yang berkuasa. Sinn Fein melewati SDLP yang lebih berimbang buat jadi partai patriot terbanyak. Lekas sehabis pemilu, DUP menerangkan kalau mereka tidak hendak masuk ke dalam rezim dengan Sinn Fein hingga IRA dilucuti serta dibubarkan; DUP pula menyangkal buat berdialog langsung dengan Sinn Fein.
Buat beberapa besar tahun 2004, perundingan buat memperbaiki rezim yang dilimpahkan lalu bersinambung namun senantiasa menemui jalur tersumbat. Dialog terus menjadi diperumit oleh perampokan bank Desember 2004 di Belfast, yang dipercayai polisi dicoba oleh IRA, serta pembantaian Januari 2005 kepada seseorang laki- laki Belfast, Robert McCartney, sepanjang perkelahian di kafe yang mengaitkan badan IRA.
Kejadian ini tingkatkan titik berat pada IRA serta Sinn Fein buat menanggulangi permasalahan bonus kejahatan IRA. Pada bulan April 2005, atasan Sinn Fein Gerry Adams dengan cara efisien memohon IRA buat meninggalkan kekerasan serta mengejar politik selaku” pengganti” buat” peperangan bersenjata.” Pada Juli 2005, IRA menginstruksikan diakhirinya kampanye bersenjatanya.
Ini memerintahkan seluruh badan buat mengejar tujuan lewat” metode rukun khusus” serta buat” tidak ikut serta dalam aktivitas lain apa juga.” Seluruh bagian IRA diperintahkan buat” melontarkan senjata”. Walaupun banyak analis melaporkan kalau statment IRA merupakan statment yang sangat tidak samar, para badan sindikat pekerja cermas, menulis kalau statment itu tidak dengan cara akurat mangulas permasalahan kejahatan IRA ataupun apakah IRA hendak dibubarkan.
DUP serta badan sindikat pekerja yang lain pula mau Sinn Fein mensupport biro kepolisian terkini Irlandia Utara. Pada bulan September 2005, Komisi Global Bebas buat Penonaktifan( IICD) Irlandia Utara memublikasikan kalau IRA sudah menaruh seluruh senjatanya tidak bisa dipakai, melaporkan kalau persenjataan IRA dibongkar ataupun membuat ditaksir yang sesuai yang tidak bisa dioperasikan yang diserahkan oleh gerombolan keamanan.
Tanpa perkembangan jelas dalam memperbaiki rezim devolusi Irlandia Utara, Kesatu Menteri Inggris dikala itu Tony Blair serta Kesatu Menteri Irlandia dikala itu Bertie Ahern melangsungkan pertemuan seluruh pihak di Skotlandia pada Oktober 2006. Blair serta Ahern mengajukan denah jalur, yang diketahui selaku Akad St. Andrews, dimaksudkan buat membagi kesuntukan politik.
Ini melantamkan perundingan antara November 2006 serta Maret 2007 buat membuat rezim terkini yang didevolusikan; sepanjang durasi ini, DUP hendak sepakat buat memberi kewenangan dengan Sinn Fein serta Sinn Fein hendak sepakat buat mensupport biro kepolisian serta berasosiasi dengan Badan Pemolisian. Pada Januari 2007, badan Sinn Fein memilah buat mensupport polisi Irlandia Utara serta sistem peradilan kejahatan dalam kondisi pembuatan kembali institusi politik.
Banyak pakar memandang pernyataan Sinn Fein selaku suatu yang memiliki, mengenang pemikiran konvensional IRA mengenai polisi selaku sasaran yang legal.
Pada bertepatan pada 26 Maret 2007, Paisley serta Adams berjumpa buat awal kalinya serta memublikasikan perjanjian buat membuat rezim penjatahan kewenangan pada bertepatan pada 8 Mei 2007. Pengamat beranggapan kalau pandangan
Paisley serta Adams bersandar di meja yang serupa belum sempat terjalin tadinya, sebab merupakan statment dari kedua atasan yang berkomitmen buat bertugas mengarah era depan yang lebih bagus buat” seluruh” orang Irlandia Utara. 5
Pada bertepatan pada 8 Mei 2007, kepala negosiator Paisley serta Sinn Fein, Martin McGuinness, tiap- tiap dilantik selaku Menteri Awal serta Delegasi Menteri Awal, serta Badan serta Administrator penjatahan kewenangan mulai bertugas.
Banyak pakar yakin kalau tidak semacam usaha tadinya, perjanjian ini hendak bertahan, mengenang digapai oleh DUP serta Sinn Fein, yang ditatap selaku 2 daya sangat terpolarisasi dalam politik Irlandia Utara. Pada dikala yang serupa, ketegangan lalu bersinambung di dalam rezim yang didelegasikan serta antara komunitas sindikat pekerja serta patriot.